BOLMONG – Ketegangan antara pengurus KUD Perintis dan penambang lokal kian memanas. Menanggapi berbagai isu simpang siur terkait pengelolaan wilayah IUP OP seluas 100 hektare dan kerja sama diam-diam dengan investor asal China, Humas Penambang Jalur 7, Abdul Bahri Kobandaha, secara terbuka menantang pengurus KUD Perintis untuk menggelar dialog terbuka yang disaksikan langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Abdul Bahri menyampaikan bahwa dialog tersebut penting dilakukan agar publik tidak terus dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan tanpa dasar, dan untuk memperjelas siapa yang sebenarnya memiliki hak, legalitas, dan komitmen terhadap rakyat.
“Kami menantang pengurus KUD Perintis untuk hadir dalam dialog terbuka di hadapan masyarakat Tanoyan Selatan dan Tanoyan Utara serta perangkat desa kedua wilayah tersebut. Bahas tuntas soal lahan 100 hektare dalam IUP OP, posisi penambang jalur 7, dan kerja sama dengan investor asing yang selama ini dilakukan tertutup,” ujar Abdul Bahri dalam keterangannya, Minggu (15/06/2025).
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui ke mana arah kebijakan KUD Perintis, terutama dalam mengelola tambang emas rakyat yang sejak lama sudah berjalan dengan kontribusi nyata dari penambang lokal.
Selain mengusulkan dialog tatap muka, Abdul Bahri juga menantang pengurus KUD untuk berani hadir dalam forum digital terbuka, seperti podcast, agar pembahasan bisa ditonton secara luas oleh publik, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau memang yakin dan benar, mari kita duduk bersama. Bawa investor yang katanya jadi mitra. Bawa dokumen. Biar rakyat tahu siapa yang bicara berdasarkan fakta, siapa yang hanya buat opini dan menebar kabut,” tegasnya.
Langkah ini disebut sebagai inisiatif untuk menyelamatkan koperasi dari kemungkinan disalahgunakan oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang tak mewakili suara anggota secara keseluruhan.
Abdul Bahri juga menyampaikan bahwa penambang jalur 7 siap hadir dengan dokumen kontrak, bukti pembayaran reklamasi, dan kontribusi legal terhadap ijin KUD sejak tahun 2019. Mereka berharap dialog ini menjadi titik terang untuk menghentikan narasi sepihak yang selama ini dikembangkan oleh oknum pengurus koperasi.
“Kami tidak mau konflik. Kami ingin terang. Tapi jangan salah, kami juga tidak akan diam bila keringat dan hak kami dihilangkan atas nama kerja sama rahasia,” terang Abdul Bahri.
Abdul Bahri juga berharap agar pemerintah Desa Tanoyan Utara dan Desa Tanoyan Selatan, bersedia memfasilitasi dialog publik terbuka, disaksikan seluruh masyarakat dan pemerintah desa, dan KUD menghadirkan investor China dan seluruh penambang di jalur 7.
“Ini langkah yang baik menurut saya. KUD harus berani menerima tantangan kami dengan membuka dialog publik bersama pemerintah desa, masyarakat dan investor china serta penambang di jalur 7 wilayah IUP OP. Kami tunggu kesiapan pengurus KUD dan pemerintah desa,” tandasnya.
(emon).
