JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengunjungi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (08/08/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Boltim Oskar Manoppo didampingi Asisten Bidang Pemrintahan dan Kesra Hendra Tangel serta Kepala Bagian SDA Hasirwan.
“Kunjungan ini sekaligus audiensi bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pak bupati memperjuangkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Kementerian ESDM,” ungkap Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel.
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Boltim tahun 2025 yang mencakup 93 titik lokasi.
Bupati Boltim diterima langsung oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, bersama sejumlah pejabat teknis di lingkungan Ditjen Minerba.
Dalam pemaparannya, Bupati Oskar menekankan bahwa penetapan WPR menjadi langkah strategis untuk menata aktivitas pertambangan rakyat di Boltim dalam kerangka hukum yang jelas, sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Ini sangat penting agar aktivitas pertambangan rakyat di Boltim dapat berlangsung secara legal dan aman. Selain itu, ini juga menjadi bagian dari upaya kita menata sektor pertambangan rakyat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujar Oskar.
Pihak Ditjen Minerba menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Boltim. Julian Ambassadur Shiddiq mengapresiasi keseriusan daerah dalam menyiapkan dokumen usulan WPR secara lengkap.
“Kami melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltim dalam mengatur tata kelola pertambangan rakyat. Usulan ini akan kami telaah secara mendalam, termasuk koordinasi lintas sektor agar penetapan WPR dapat berjalan sesuai prosedur,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu percepatan penetapan WPR sehingga masyarakat penambang di Boltim dapat memperoleh legalitas, keamanan, dan akses pembinaan dari pemerintah.
(emon).
