GlobalBMR77 – Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dalam rangka mewujudkan tatanan birokrasi yang bersih dan berintegritas terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di seluruh wilayah Indonesia. Untuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sendiri, pelaksanaan Korsupgah sudah dilaksanakan dengan 15 kabupaten/kota. Dimana, dari hasil Monitoring Center Prevention (MCP), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) memiliki nilai tertinggi dengan angka 91 persen.
Ada pun untuk wilayah BMR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mengantongi nilai tertinggi meninggalkan 4 daerah lainnya. Dimana, Bolmong mendapat nilai 83 persen, disusul Bolsel 77 persen, Bolmut 66 persen, Boltim 61 persen dan Kotamobagu 59 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bolmong, Rio A Lombone SSTP ketika dikonfirmasi mengaku jika hasil yang diraih masih perlu dibenahi. Masih ada beberapa nilai dari 8 aspek pelaksanaan pencegahan korupsi yang perlu ditingkatkan lagi.
“Alhamdulillah hasil ini menjadi motivasi untuk terus memaksimalkan delapan aspek pelaksanaan pencegahan korupsi. Kami tetap optimis untuk tahun 2020, akan lebih optimal dalam pemenuhan delapan aspek pelaksanan pencegahan korupsi. Untuk nilai-nilai yang masih rendah, akan segera dipacu di awal triwulan dua ini,” ungkap Rio, Senin (4/5/2020).
Rio menambahkan, hasil MCP merupakan penilaian terhadap pelaksanaan 8 aspek pencegahan korupsi yang dilakukan oleh tim Korsupgah KPK Provinsi Sulut. Dimana, dengan pelaksanaan Korsupgah ini, tatanan birokrasi yang bersih dan berintegritas dalam pencegahan korupsi menjadi tujuan utama.
“Tujuan pelaksanaan Korsupgah ini dalam rangka mewujudkan tatanan birokrasi yang bersih dan berintegritas dalam pencegahan korupsi. Ada tim yang melakukan penilaian terhadap delapan aspek itu,” tambah Rio.
8 aspek dalam rangka pelaksanaan Korsupgah KPK yakni Perencanaan Dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
Untuk diketahui, KPK menggelar sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terintegrasi dan penjelasan teknis indikator keberhasilan MCP, Senin (4/5/2020). Sosialisasi ini digelar secara video conference (vidcon) oleh KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan. Pesertanya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan 15 kabupaten/kota.
Dalam Vidcon tersebut, Pemkab Bolmong langsung dihadiri oleh Bupati Bolmong, Dra Yasti Soepredjo Mokoagow yang didampingi Plt Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone SSTP.(*)
