KOTAMOBAGU – Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag ST, bersama Penjabat Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs Asripan Nani, M.Si, menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Seminar Nasional.
Acara ini berlangsung pada Senin, 8 Juli 2024, di Cendrawasih Room – Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., Dr. (H.C) Puan Maharani, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap BPK atas kinerjanya dalam memeriksa keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan.
“Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebagai prestasi, melainkan kewajiban.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tambah Presiden.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, juga menyampaikan pandangannya terkait kegiatan ini.
“Saya sangat mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK yang telah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara semakin baik dan transparan. Hal ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Kotamobagu untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Meiddy Makalalag.
Meiddy menambahkan bahwa predikat WTP yang diraih oleh banyak instansi pemerintah menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan profesionalisme.
“Predikat WTP bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat dan negara,” tutup Meiddy.
