JAKARTA – Indonesia bersiap mengulang kesuksesan swasembada jagung. Setelah mencatat rapor hijau tanpa impor pada tahun 2025, Polri bergerak cepat memperkuat barisan untuk memastikan ketahanan pangan 2026 tetap kokoh melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2), Polri duduk bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk membebaskan petani dari jeratan modal yang mencekik.
Salah satu masalah klasik petani adalah modal. Menjawab tantangan ini, Polri berperan sebagai “jembatan” bagi Kelompok Tani (Poktan) untuk mengakses pembiayaan resmi.
Dukungan Himbara: Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa BRI telah menyiapkan plafon senilai Rp180 Triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian tahun 2026.
Aksi Nyata: Di Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), petani binaan Polri sudah mulai merasakan manfaatnya dengan perluasan lahan melalui kredit modal yang sehat.
Tak hanya soal menanam, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan petani tidak “bermain sendiri” saat panen tiba. Untuk menghindari praktik tengkulak yang kerap membeli dengan harga rendah, Polri menggandeng Perum Bulog sebagai penyerap hasil panen (offtaker).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini berhasil mendorong harga hingga Rp6.400 per kg,” tegas Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Berdasarkan surat internal Bulog Januari lalu, pemerintah menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan nasional tahun ini. Dengan harga yang dipatok Rp6.400/kg, petani kini memiliki jaminan kepastian keuntungan.
Ada pun, Misi Utama Program diantaranya Optimalisasi Lahan: Mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif.
Kemandirian Finansial: Pendampingan manajerial agar petani mampu mengelola pinjaman secara profesional.
Kesejahteraan Berkelanjutan: Meningkatkan taraf hidup petani sekaligus mengamankan pasokan pakan ternak nasional.
“Kami melakukan konsolidasi agar strategi tahun 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indonesia harus tetap kuat tanpa ketergantungan impor,” tutup Brigjen Langgeng.
(emon).
